Tantangan dan strategi pengawasan keuangan otonomi khusus Batanghari merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di daerah tersebut, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan efektif.
Menurut Bupati Batanghari, Halim, tantangan terbesar dalam pengawasan keuangan di daerah otonomi khusus ini adalah keterbatasan sumber daya manusia. “Kami butuh lebih banyak tenaga ahli dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan keuangan di daerah ini,” ujarnya.
Strategi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan. “Kami perlu belajar dan bertukar informasi dengan mereka untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan di daerah ini,” tambah Halim.
Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan daerah. Menurutnya, “Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang baik, risiko korupsi akan semakin tinggi.”
Untuk mengatasi masalah tersebut, ICW merekomendasikan agar pemerintah daerah Batanghari menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan akses data keuangan secara transparan. “Dengan teknologi informasi, masyarakat bisa lebih mudah memantau penggunaan anggaran dan mengawasi kinerja pemerintah daerah,” jelas Adnan.
Dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pengawas keuangan, dan masyarakat, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan keuangan otonomi khusus Batanghari dapat meningkat. “Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga keuangan daerah agar dapat digunakan secara efisien dan transparan demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Halim.